Selama 32 tahun membangun kekuasaannya, Soeharto menciptakan sistem yang menempatkan dirinya sebagai pusat kuasa. Dengan menghimpun segenap kekuatan ”kosmik” yang ada, semua organ negara, baik yang konstitusional maupun yang bersifat civil society, tunduk kepada personal presiden kedua ini. Kekuatan-kekuatan partai politik, birokrasi, militer, organisasi massa, lembaga negara, tak terkecuali BPK era Orde Baru berada di bawah hegemoninya. Di satu sisi, Soeharto membentuk BPKP yang difasilitasi secara maksimal, sambil di sisi lain membuat “kerdil” BPK sebagai pemilik kekuasaan konstitusional yang sesungguhnya.
Pertanyaannya kemudian, setelah sepuluh tahun reformasi, apakah BPK telah benar-benar memperoleh kembali posisi konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang independen. Apa batu sandungan bagi upaya mewujudkan supreme audit institution yang tangguh.
