Nikmatnya Ikut Jumatan di ANU

Dalam kondisi minoritas, muslimin di Australia benar-benar melupakan segala perbedaan mazhab dan urusan “kecil” lainnya

Hidayatullah.com--Lantunan adzan Jumat kali ini pendek-pendek bernuansa Tiongkok, sedikit berat namun lembut penuh penjiwaan. Abdul, seorang keturunan Xinjiang yang melantunkannya, begitu menghayati peran barunya. Hari itu ia menggantikan tugas muazin yang kebetulan telah menyelesaikan pendidikannya dan pulang ke Indonesia.

Biasanya, mahasiswa undergraduate itu, sebagaimana mahasiswa lainnya secara sukarela ikut membantu menyiapkan tempat sholat, seperti membentangkan karpet dan tikar atau mempersiapkan kursi dan meja untuk khotib.

Cleaner

Di suatu siang, saya sholat dhuhur di basement sebuah gedung perkantoran elit di bilangan Kuningan, Jakarta. Tak dinyana, sang imam sholat adalah seorang cleaner yang sering saya jumpai membersihkan ruangan-ruangan di gedung tersebut. Dengan tampilan pakaian seragam yang bersahaja namun penuh fungsi, sang cleaner dengan tanda hitam bekas sujud di dahinya memimpin ritual sembahyang para pekerja dari berbagai negara yang mungkin beberapa diantaranya adalah bos di perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor di gedung berlantai tiga puluh dua tersebut.
Alangkah indahnya agama ini yang memberikan persamaan derajat di hadapan Sang Pencipta. Bahwa dihadapan Sang Khaliq, tak ada pembedaan tingkatan profesi atau penderajatan lainnya yang diciptakan manusia. Namun, saya menangkap kesan yang tak bisa ditutupi bahwa seorang cleaner yang berkutat membersihkan barang-barang kotor tersebut, ternyata mempunyai religiusitas lebih tinggi dibanding para pekerja berdasi, meski hal tersebut bisa jadi sebuah generalisasi yang ceroboh. Yang jelas, dalam sholat seorang yang datang lebih dulu akan mendapatkan shaf di depan, sementara saat itu banyak para karyawan berdasi yang hadir dan mengisi barisan-barisan belakang.

Critiques on Sachs’ article: “The Development challenge”*

“There is an ideological consideration behind this (policy)”, Sachs (2009) criticizes his opponent in one interview with the CBC TV station. As an economist-celebrity, running with Bono and Angelina Jolie, Sachs has been campaigning alleviation of extreme poverty movement for many years. Not only trough his position as Ban Ki-Moon’s (United Nations-Secretary General) special advisor, his great achievement on academic career gives him authority to speak out about poverty alleviation and also health aid policy. His thought on MDG’s targets which ambitiously trying to decrease a half of poverty in 2015, giving hope among people in poorest countries in Sub-Saharan Africa, Asia and the rest of the world. This paper will argue that Sachs’s stance has strong argument and practical basic, but lack of detail in many areas.
Sachs’ position on economic thinking is very special, since he has an United States citizenship, has many experiences as problem solver in many countries from Bolivia, Poland, Russia, China to India and especially as a retired IMF’s economist (from 2002 to 2006). Although, Sachs is living and growing in a capitalist country and ever works on many prestigious international financial institutions, his opponents named him likely a social activist, because in many occasions Sachs critiques The US administration because their lack of attention to the poor countries.

Peran sentral Media Massa

Dari sejak kelahirannya, media massa kita di tengah segala keterbatasannya mampu menjadi Panji Masyarakat, untuk mencapai masyarakat Adil dan makmur sebagaimana cita-cita proklamasi. Dengan pasang-surut di segala rezim, media massa menjadi Pelita serta wahana Panyebar Semangat untuk mengisi kemerdekaan serta memberi ruang bagi daya kritis warga negara sebagai pengontrol Abadi bagi kekuasaan yang cenderung korup.

Saat ini Media-media di Indonesia sedang memperoleh momentum yang paling berarti dalam sejarah Republik kita. Perannya menjadi semacam Kompas bagi bangsa ini untuk menentukan arah perjalanannya kedepan. Sebab, media massa bukan hanya menjadi penyampai berita-berita di Seputar Indonesia, menjadi Koran di Jakarta, peWarta Kota, atau Berita Buana, tetapi menjadi cerminan bagi Rakyat yang Merdeka untuk menyatakan pendapatnya di alam demokrasi saat ini.

Misalnya dalam kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK, media massa sangat berperan memberi Farum Keadilan bagi masyarakat yang serasa tersumbat oleh kepongahan permainan kekuasaan. Penahanan Bibit-Chandra yang dipaksakan, Kontan menarik simpati serta dukungan penuh terhadap keduanya. Facebookers memberikan dukungan kepada “Sang Cicak” dalam pertarungan “Cicak vs Buaya” yang dalam waktu singkat berhasil mengumpulkan lebih dari sejuta orang di alam maya. Demikian juga dukungan mengalir melalui Twitter, Blogs, dan media internet lainnya.

New Members for The Raising of The Supreme Audit Board

Since all attention was on Indonesia’s general election from May to July, 2009, the citizens eyes have been staring at the way to get the new leaders. Nowadays, a new president-VP and house of representative members have been elected, therefore let us now go back to the real problems of Indonesia, as have been campaigned by many candidates.
One big problem faced by Indonesians is still the high level of corruption in the state income and budget spending. The released survey results from Transparency International in 2008 stated Indonesia as the fifteenth most corrupt country in the world with the score on the corruption perception index of 2.6. Instead of its better condition compared with the last government term, there should be a bigger effort to reduce the corruption to the lowest level. One of the bodies which has a central role in combatting corruption is the State Audit Board of Indonesia (BPK).
However, as the supreme audit board, the BPK has released some significant audit reports related to the effectiveness source and usage of state budget, which is many of them have been neglected by many stakeholders because of the general election. Firstly, the report on special purpose audit of the oil sector amounted to 14.58 trillion Rupiah as a lack of state income (Media Indonesia, 23 April 2009). Secondly, the report on 212 cases of financial management irregularities in the coal mining sector totalled 2.69 trillion rupiah and 778.8 million Dollars (Tambang Magazines, May, 2009).

Menjadi Pemimpin Politik

Banyak hal menarik pada peluncuran buku Alfan Alfian (22-07-2009) yang judulnya menjadi judul artikel ini. Acara yang diadakan di Universitas Paramadina itu berbobot karena banyak filosof, kalangan bisnis, pengamat, peminat masalah kepemimpinan, calon dan tentu saja para praktisi politik hadir memberikan kata sambutan, juga pertanyaan-pertanyaan dari perspektif masing-masing. Pembedah buku Anies Baswedan dan Anas Urbaningrum tentu saja menambah bobot intelektual acara tersebut.

Dalam buku setebal 388 halaman tersebut perasan devinisi, mitos, paradigma, bentuk dan moral politik disajikan secara amat menarik ke dalam lima puluh bahasan terkait politik, yang membentang secara ensiklopedis mulai dari kharisma pemimpin sampai mitos politik, dari hasrat memimpin sampai tanggung jawab kepemimpinan, serta dari visi kepemimpinan sampai strategi untuk meraihnya. Deretan tokoh yang ditampilkan mulai dari dari Sun Tzu sampai Machiaveli, dari Nixon sampai Obama, dari Gorbachev sampai Putin, dari Soekarno sampai Benazir Bhuto dan masih banyak lainnya.

Muncul pertanyaan klasik apakah pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan? Di Amerika sebelum terpilihnya Obama, politik dijalankan dengan pendekatan profesi, dimana banyak orang menekuninya melalui jenjang yang panjang sebelum meraih puncak kepemimpinan. Dalam konteks ini maka kepemimpinan diciptakan oleh sebuah sistem. Sedangkan para pemimpin kita pada masa lalu secara otodidak memiliki daya imajinasi yang jauh melampaui jamannya, seperti ide tentang “jembatan emas” kemerdekaan pada saat kondisi buta huruf dan kebodohan rakyat yang hampir absolut, kemiskinan yang merata, serta segala prasyarat optimisme yang hampir nol. Seorang pemimpin seperti Soekarno memiliki sifat kepemimpinan “solidarity maker” otentik serta mampu mentransfer semangatnya tersebut menjadi keinginan kolektif seluruh bangsa yang sangat majemuk segi etnis, agama, budaya dan geografis.

Pemilu 2009 dan Agenda Perang Antikorupsi

Sebagaimana Sun Tzu menginspirasi banyak kalangan bisnis, upaya pemberantasan korupsi sering dimetaforakan dengan pertarungan hard power. Para NGO antikorupsi memperkenalkan istilah ”perang melawan korupsi” untuk mendeskripsikan upaya sungguh-sungguh, sistematis, dilengkapi dengan perangkat dan strategi dalam upaya mengeliminasi tindakan korupsi.
Beberapa pihak menjadi subyek dan lainnya obyek dalam perang antikorupsi ini. Kesemuanya berada dalam pusaran dinamika kenegaraan lengkap dengan pergulatan wacana dan aspek politisnya melalui berbagai lembaga seperti KPK, BPK RI, Presiden, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, PPATK, MK dan segenap kekuatan masyarakat madani, baik dengan kontribusi positif maupun negatif.
Hasil sementara pertempuran antikorupsi menunjukkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara kita tahun 2008 seperti dirilis TII mengalami kenaikan 0,3 dari skor 2,3 (2007) menjadi 2,6 (2008) yang sekaligus mendudukkan Indonesia pada peringkat 126 dari 180 negara yang disurvei.

Check and Balance Bernama KPK*

Beberapa saat lalu (22/04), KPK gagal melakukan penggeledahan ruang kerja anggota DPR yang diduga penerima suap dalam kasus pengalihan fungsi hutan lindung di pulau Bintan karena dihalangi oleh “institusi” DPR. Prosedur dan ”unggah-ungguh” dijadikan alasan penolakan DPR atas penggeledahan tersebut, meskipun ijin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dikantongi oleh penyidik KPK. Hilangnya “pendadakan” dalam penggeledahan tersebut bisa saja membuyarkan unsur seperti mencegah penghilangan barang bukti.
Belum lama berselang, DPR juga berseteru dengan grup musik Slank, dalam kasus lirik lagu ”gosip jalanan” yang dianggap menghina institusi. Upaya menuntut grup musik anak muda tersebut akhirnya urung dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR, menyusul kasus ”tertangkap tangan”-nya anggota DPR oleh KPK dalam kasus yang sama. Adalah memalukan lembaga DPR melawan grup musik yang hanya beranggota lima orang anak muda, untuk lirik lagu yang telah diciptakan tahun 2004. Lebih tragis lagi karena seolah ”tangan Tuhan” mementahkan upaya tersebut.

Auditor di Jaman ”Kalabendu”

Dalam orasi budaya saat pengukuhannya meraih gelar Doktor Honoris Causa di UGM, WS. Rendra mengatakan bahwa tanda-tandanya kita sedang berada di zaman ”Kalatida” dan ”Kalabendu” (Republika, 5 Maret 2008). Merujuk pada ”terawang” pujangga abad 19 Ronggowarsito, ”Kalatida” ialah zaman edan, dimana akal sehat diremehkan dan ”Kalabendu” zaman dimana tata nilai dan tata kebenaran dijungkirbalikkan secara merata. Dalam bahasa Ronggowarsito, di jaman ini banyak orang berlomba melakukan kegilaan, karena ”kalau tidak ikut gila, tidak mendapat bagian”.

BPK PASCA ERA SOEHARTO

Selama 32 tahun membangun kekuasaannya, Soeharto menciptakan sistem yang menempatkan dirinya sebagai pusat kuasa. Dengan menghimpun segenap kekuatan ”kosmik” yang ada, semua organ negara, baik yang konstitusional maupun yang bersifat civil society, tunduk kepada personal presiden kedua ini. Kekuatan-kekuatan partai politik, birokrasi, militer, organisasi massa, lembaga negara, tak terkecuali BPK era Orde Baru berada di bawah hegemoninya. Di satu sisi, Soeharto membentuk BPKP yang difasilitasi secara maksimal, sambil di sisi lain membuat “kerdil” BPK sebagai pemilik kekuasaan konstitusional yang sesungguhnya.
Pertanyaannya kemudian, setelah sepuluh tahun reformasi, apakah BPK telah benar-benar memperoleh kembali posisi konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang independen. Apa batu sandungan bagi upaya mewujudkan supreme audit institution yang tangguh.