Sistem Pemerintahan Australia, Sebuah Refleksi

Ada dua peristiwa yang menghubungkan saya dengan pemerintah Australia. Pertama, saya mendapatkan beasiswa Australian Development Scholarship, sebuah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah federal Australia kepada negara-negara berkembang untuk mendorong pembangunan di negeri sasaran. Yang kedua, saat saya mengurus childcare benefit (CCB) untuk anak saya di centre link di Braddon, Canberra, ACT. Kedua peristiwa tersebut yang mendorong saya untuk mencoba memahami konteks dan sejarah dari sistem pemerintahan Australia yang terdiri dari tiga cabang; eksekutif, legislatif dan yudikatif.


Australia adalah sebuah benua berpenduduk sekitar 22 juta orang yang kebanyakan tinggal di kota tepi pantai seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide dan Perth. Negara tetangga di sebelah selatan (australis: latin) kepulauan Nusantara ini adalah bagian dari monarkhi Inggris dibawah Ratu Elizabeth II seperti dalam coin Australia dengan Gubernur Jenderalnya sekarang bernama Quentin Brice yang istananya ada di Canberra. Benua yang dulunya sering dikunjungi pencari teripang dari Makassar dan berpenduduk asli bangsa Aborigin ini dikolonisasi oleh Inggris sejak kedatangan Kapten Phillip Arthur pada 26 Januari 1788 di Sydney cove, meski sebenarnya banyak penjelajah Belanda dan Eropa lainnya yang mendarat sebelumnya seperti Williem Janszoon, William Dampier atau Captain James Cook yang rata-rata juga sampai ke Batavia (Jakarta). Tak mengherankan nama lama Australia adalah New Holland.