Auditor di Jaman ”Kalabendu”

Dalam orasi budaya saat pengukuhannya meraih gelar Doktor Honoris Causa di UGM, WS. Rendra mengatakan bahwa tanda-tandanya kita sedang berada di zaman ”Kalatida” dan ”Kalabendu” (Republika, 5 Maret 2008). Merujuk pada ”terawang” pujangga abad 19 Ronggowarsito, ”Kalatida” ialah zaman edan, dimana akal sehat diremehkan dan ”Kalabendu” zaman dimana tata nilai dan tata kebenaran dijungkirbalikkan secara merata. Dalam bahasa Ronggowarsito, di jaman ini banyak orang berlomba melakukan kegilaan, karena ”kalau tidak ikut gila, tidak mendapat bagian”.

BPK PASCA ERA SOEHARTO

Selama 32 tahun membangun kekuasaannya, Soeharto menciptakan sistem yang menempatkan dirinya sebagai pusat kuasa. Dengan menghimpun segenap kekuatan ”kosmik” yang ada, semua organ negara, baik yang konstitusional maupun yang bersifat civil society, tunduk kepada personal presiden kedua ini. Kekuatan-kekuatan partai politik, birokrasi, militer, organisasi massa, lembaga negara, tak terkecuali BPK era Orde Baru berada di bawah hegemoninya. Di satu sisi, Soeharto membentuk BPKP yang difasilitasi secara maksimal, sambil di sisi lain membuat “kerdil” BPK sebagai pemilik kekuasaan konstitusional yang sesungguhnya.
Pertanyaannya kemudian, setelah sepuluh tahun reformasi, apakah BPK telah benar-benar memperoleh kembali posisi konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang independen. Apa batu sandungan bagi upaya mewujudkan supreme audit institution yang tangguh.

REVITALISASI BPK-RI DAN ERA OTODA

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas penyelenggaraan negara menguat sejak bergulirnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Namun, gelombang besar tuntutan perubahan itu dirasakan tertahan dan berjalan lambat ketika diterjemahkan dalam gerak di lapangan sistem birokrasi aparat pemerintahan. Sebagai penjabaran atas tuntutan itu memang penataan kelembagaan negara sebagai produk legislasi telah dihasilkan, seperti dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta dengan dibubarkannya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Untuk mendorong terlaksanyanya clean and good governance juga telah dibentuk lembaga semisal KPPU, PPATK, dan terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengembalikan Mindset Pemeriksa BPK-RI

Peralihan dari era otoriter ke era demokrasi selalu menyisakan banyak Pekerjaan Rumah. Era kebebasan pers sebagai anak kandung demokrasi telah mendorong transparansi bak terbitnya cahaya mentari di pagi hari. Perlahan namun pasti, terkuaklah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola negara, khususnya dalam hal keuangan. Kasus-kasus korupsi oleh aparat pengelola negara yang terekspose menjadi obyek tatapan mata penuh amarah rakyat pemilik negeri ini.
Di negara yang terlalu lama menjalankan kleptokrasi, kerja aparat pemeriksa keuangan negara biasanya terlanjur tidak efektif. Aparat pemeriksa telah “dibonsai” dengan berbagai cara dan akhirnya tunduk kepada penguasa. Tak heran banyak penyimpangan pengelolaan keuangan negara bisa lolos begitu saja. BPK era Orde Baru sadar atau tidak telah terseret lingkaran siklus penjarahan keuangan negara secara sistemik. Untuk memutusnya perlu terobosan solusi yang sistemik pula.

Laptop Tukul Arwana dan Pembelanjaan Uang Daerah

Tukul Arwana (sering mengakui wajahnya pas-pasan) dengan laptopnya semakin populer saja hari-hari ini. Ungkapan: ”kembali ke lap....top !” yang menjadi trade mark lawakannya menancap kuat di benak banyak orang Indonesia. Dari tukang becak, pegawai negeri sampai dosen banyak mengucapkannya sebagai bahan candaan. Bahkan para anggota DPR beberapa waktu yang lalu sempat heboh dengan ungkapan ”kembali ke laptop” ini, ketika BURT DPR-RI menganggarkan pembelian laptop anggota DPR dengan harga 21 juta per buah. Setelah disoroti oleh masyarakat akhirnya rencana pembelian laptop itu dibatalkan.

Anti Korupsi, Sebuah Isu Politik

Dalam bukunya “Alchemy of Finance” Josh Sorosh menjelaskan secara gamblang rahasia keberhasilannya menjadi seorang fund manajer tingkat dunia. Ia ceritakan bahwa kemampuan “mendahului pasar” sebagai kunci suksesnya. Mendahului pasar disini adalah kemampuan membaca kecenderungan-kecenderungan pasar, dan kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan perusahaan fund manajer pimpinannya. Dengan rumus itu berkali-kali ia memenangi pasar dan meraup keuntungan dari jutaan sampai milyaran dollar. Bahkan ia berani menawarkan keuntungan berlipat ganda dalam bisnis jual beli (spekulasi mata uang) forex kepada para pemilik dana. Diimbangi oleh konsistensinya memegangi prinsip serta keuntungan yang ia dapat, para investor sangat mempercayainya. Bahkan pada akhirnya, batuk kecil seorang Sorosh direspon oleh para pelaku pasar uang internasional. Dan kita, para follower, sampai hari ini masih merasakan kebangkrutan dari dampak petualangannya itu.

CALON INDEPENDEN DAN TUGAS BPK-RI

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan class action Lalu Ranggalawe, seorang anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai Bintang Reformasi, atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kompas, 30 Juli 2007). Dalam putusan MK itu dibuka kemungkinan pasangan calon independen dalam Pilkada, disamping calon yang diusung oleh partai politik. Meski masih memerlukan payung hukum lebih lanjut seperti Perpu ataupun revisi UU, perkembangan ini patut disyukuri oleh segenap rakyat.
Putusan tersebut ibarat angin segar bagi kebuntuan terkait mahalnya biaya politik pencalonan kepala daerah selama ini. Telah banyak diulas di media massa tentang mahalnya politic cost para kandidat yang akan maju dalam Pilkada. Dalam kasus DKI Jakarta beberapa saat lalu sempat berhembus besaran nominal 1,5 sampai 2 milyar uang ”mahar” yang telah dikeluarkan oleh beberapa kandidat untuk menggandeng kendaraan politik, bahkan hanya untuk sebuah kegagalan pencalonan.

URGENSI AUDIT PAJAK OLEH BPK RI

Tanggal 19 Juni yang lalu, DPR RI mengesahkan Undang-Undang No.28/2007 (pengganti UU No 16/2000) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Konsep dasar KUP ini mengacu pada model Amerika Serikat, dimana dipakai sistem self assesment, yaitu sebuah bentuk keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Salah satu alasan pemberlakuan self assesment adalah semakin banyaknya jumlah wajib pajak (lebih dari sepuluh juta NPWP) yang harus dilayani yang menyebabkan petugas pajak (fiskus) tidak bisa lagi meng-cover penentuan tarif pajak (official assesment) terhadap semua wajib pajak. Penggelapan yang dilakukan atas pembayaran pajak, diberikan konsekuensi sanksi berat berupa denda berlipat ataupun pidana yang diharapkan memberi efek jera.
Dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia tenggara, tax ratio penerimaan pajak kita paling rendah (berkisar 13,5% PDB dibanding rata-rata 17%), yang seolah paralel dengan stempel negara kita sebagai terkorup ke-2 di Asia dan ke-7 di dunia. Menurut Kwik Kian Gie, setiap tahun perkiraan pajak yang diselewengkan oleh para wajib pajak adalah sebesar 215 trilyun (2005). Selain itu, terjadi pula potensi kehilangan pendapatan pajak sebesar 263 triliun akibat berlangsungnya underground economy seperti pembalakan hutan, illegal fishing, illegal mining, dan lainnya (pajak.go.id). Jumlah ini sangat besar untuk ukuran Indonesia yang realisasi penerimaan pajaknya berkisar 500 trilyun setahun.

MIMPI INDONESIA 2030 DAN BPK RI

Merujuk pada ukuran sejarah, Indonesia yang berumur 62 tahun memang belumlah tua. Wajar kita percaya, NKRI pada saatnya akan meraih puncak kejayaannya seperti impian para pendirinya. Di tengah hiruk-pikuk transisi demokrasi dan segala keterbatasan, kita bersyukur masih bisa membayangkan Indonesia 23 tahun kedepan. Negeri kita pada tahun 2030 diproyeksikan oleh Yayasan Indonesia Forum akan berpendapatan 18.000 dollar AS, mampu mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan, mewujudkan kualitas hidup modern dan merata, serta mengantarkan 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500. Pendeknya, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi kelima dunia.
Selain ukuran-ukuran kinerja ekonomi seperti pertumbuhan 7,62%, inflasi 4,95%, dan pertumbuhan penduduk 1,12% pertahun, prasyarat pencapaian visi Indonesia 2030 adalah dukungan birokrasi yang efektif (Jawa Pos, 17 Mei 2007). Realitasnya, hari ini kita masih menduduki peringkat ke-7 negara terkorup di dunia dan peringkat ke-2 di Asia. Kita juga berpengalaman dengan ambruknya perekonomian pada tahun 1997 karena rapuhnya fondasi ekonomi akibat kanker korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela. Belum lagi pulih seratus persen dari terpaan krisis ekonomi, kita dikejutkan dengan prediksi krisis moneter jilid II (Republika, 11 Mei 2007). Selain berbekal semangat, tentu harus ada langkah-langkah cerdas untuk mewujudkan mimpi Indonesia 2030 tersebut.

Era Cyberspace dan Akuntabilitas Publik

Sejak diciptakan pertama kali oleh Departemen Pertahanan (DoD) Amerika Serikat pada tahun 60-an, internet mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberadaannya memunculkan dunia maya (cyberspace), yaitu sebuah ruang terbuka tidak nyata yang bersifat egaliter dimana setiap orang memiliki hak, akses dan kesempatan yang sama terhadap kehidupan di dalamnya. Bentuk-bentuk aktivitas yang bisa dilakukan melalui internet berkembang termasuk dengan hadirnya electronic government (e-gov).
Topscot (1996) menjelaskan e-gov sebagai internetworked gevernment yang menggantikan industrial age government. E-government menurut Millar (2000) merupakan aplikasi prinsip-prinsip e-business terhadap proses pemerintahan. Uni Eropa sebagai kumpulan bangsa yang telah berhasil menerapkannya, mendefinisikan e-government bukan hanya sekedar sebagai penggunaan teknologi informasi, melainkan juga merupakan kombinasi perubahan organisasi dan ketrampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan proses demokrasi untuk mendukung kebijakan publik.